Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara Patih Herman AB
MUARA TEWEH – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara Patih Herman AB meminta agar persoalan kebijakan yang dinilai kurang berpihak kepada non ASN segera mendapatkan solusi. Salah satunya melalui koordinasi yang lebih intensif antara legislatif dan eksekutif.
“Terutama dalam mencari solusi jangka panjang bagi non ASN karena persoalan yang sudah berlangsung lama tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” kata Patih.
Menurut Patih, sejauh ini persoalan ASN tanpa kepastian. Apalagi ada non ASN yang mengabdikan diri sejak lama. Sehingga dia berharap di tahun 2025 ini, ada langkah jelas agar non ASN mendapatkan kebijakan yang berpihak.
“Hendaknya ada raapt dengar pendapat antara pemerintah pusat dengan daerah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB),” jelasnya.
Patih meyakini jika pemerintah daerah akan menemukan solusi yang jelas. Dengna begitu diharapkan dapat mengembangkan kebijakan yang berpihak pada non ASN yang sudah lama berjuang dalam ketidakpastian. (ran)
