MUARA TEWEH – Menanggapi berbagai keluhan dan harapan tenaga honorer, DPRD Kabupaten Barito Utara bersama pemerintah daerah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Rapat itu juga dihadiri Forum Komunikasi Honorer (FKH) R2 dan R3, Senin (10/2/2025).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua II Henny Rosgiaty Rusli ini dihadiri oleh anggota dewan, Pj Sekda Barito Utara Drs Jufriansyah dan sejumlah kepala perangkat daerah. Perwakilan tenaga honorer R2 dan R3 juga turut hadir untuk menyampaikan aspirasi mereka.
“Diskusi dalam rapat menghasilkan beberapa langkah penting yang akan diambil DPRD dan Pemkab Barito Utara,” kata Henny.
Salah satunya adalah mendorong pemerintah pusat agar status tenaga honorer R2 dan R3 yang saat ini paruh waktu dapat ditingkatkan menjadi penuh waktu. Selain itu, mereka juga berupaya untuk mengakomodasi tenaga honorer dengan masa kerja lebih dari dua tahun agar bisa menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“DPRD dan Pemkab Barito Utara akan terus berjuang bersama untuk memastikan status dan kesejahteraan tenaga honorer R2 dan R3 dapat lebih diperhatikan,” ujar Henny.
Ia menambahkan bahwa perjuangan ini akan berlanjut dengan kunjungan resmi ke pemerintah pusat untuk mendapatkan solusi yang lebih baik.
Perjuangan DPRD dan Pemkab Barito Utara ini diharapkan menjadi titik terang bagi ribuan tenaga honorer yang sudah lama mengabdi, memberikan kepastian status kerja, dan meningkatkan kesejahteraan mereka di masa mendatang. (ran)
