FOTO : Genjadid Utomo, saat menyampaikan pemandangan fraksi Gerindra.
KASONGAN – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Katingan memberikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 dalam Rapat Paripurna Ke-5 yang digelar pada Selasa (1/7/2025).
Dalam penyampaiannya, Fraksi Gerindra menekankan bahwa RPJMD harus dirancang sebagai solusi nyata terhadap permasalahan daerah yang dihadapi masyarakat saat ini. Bukan sekadar rencana tertulis, dokumen ini diharapkan benar-benar mampu diterjemahkan ke dalam program-program yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
“Visi dan misi kepala daerah yang telah dicanangkan harus diiringi oleh program-program prioritas yang masuk akal, terukur, dan berdampak nyata,” ujar Genjadid Utomo, juru bicara Fraksi Gerindra.
Salah satu perhatian utama Fraksi Gerindra adalah persoalan kesejahteraan rakyat. Mereka meminta agar strategi pengentasan kemiskinan dimasukkan secara serius dalam RPJMD, disertai langkah-langkah konkret untuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama di desa-desa dan wilayah pinggiran.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga mengusulkan agar pembangunan ekonomi daerah lebih berorientasi pada sektor kerakyatan. UMKM, petani, dan pelaku usaha kecil dinilai perlu mendapat perhatian lebih melalui akses permodalan, pelatihan keterampilan, serta bantuan pemasaran agar ekonomi lokal dapat tumbuh berkelanjutan.
Pendidikan dan kesehatan juga tak luput dari perhatian. Fraksi Gerindra berharap program pendidikan gratis dan layanan kesehatan yang merata menjadi komitmen pemerintah daerah, termasuk peningkatan kualitas dan jangkauan layanan hingga ke pelosok desa.
Di bidang infrastruktur, Gerindra mengingatkan agar pembangunan tidak hanya terpusat di kawasan kota, namun juga menjangkau seluruh wilayah desa. Akses jalan, irigasi, air bersih, serta jaringan internet menjadi prioritas yang harus dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Fraksi ini juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi dalam mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan responsif. Pemerintah daerah diminta mengutamakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berbasis digital untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Tak kalah penting, Fraksi Gerindra meminta agar RPJMD mencantumkan kebijakan mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan hidup secara terstruktur. Mengingat Katingan kerap menghadapi bencana alam seperti banjir dan karhutla, kebijakan pengurangan risiko bencana harus menjadi bagian integral dari rencana pembangunan.
“Semua masukan ini kami sampaikan sebagai bentuk komitmen Fraksi Gerindra untuk memastikan pembangunan lima tahun ke depan benar-benar berpihak kepada masyarakat dan membawa perubahan yang nyata,” tegas Genjadid. (ARS)
