FOTO Ist.: Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Tengah Bryan Iskandar
PALANGKA RAYA – Keterbatasan infrastruktur masih menjadi persoalan bagi masyarakat di sejumlah wilayah pedalaman Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut turut berdampak pada akses pendidikan, termasuk masih adanya anak-anak yang harus menyeberangi sungai menggunakan perahu untuk menuju sekolah.
Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Bryan Iskandar, mengatakan pembangunan infrastruktur dasar perlu diarahkan pada wilayah yang masyarakatnya masih menghadapi keterbatasan akses. Keberadaan jalan dan jembatan dinilai sangat penting, khususnya di kawasan dengan kondisi geografis yang menyulitkan mobilitas warga.
“Masih ada anak-anak yang harus menyeberangi sungai untuk bersekolah karena belum tersedia jembatan. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar Bryan, baru-baru ini.
Ia mencontohkan kondisi yang terjadi di Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan. Anak-anak yang bersekolah di SD Negeri 1 Tumbang Tangoi, Desa Tumbang Tangoi, masih harus menggunakan perahu untuk menyeberangi sungai saat menuju sekolah karena belum tersedia jembatan yang menjadi akses penghubung.
“Lebih baik anggaran difokuskan pada kebutuhan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Infrastruktur dasar memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup warga, sehingga harus ditempatkan sebagai prioritas pembangunan,” katanya.
Kondisi geografis menjadi salah satu faktor yang membuat pembangunan dan akses transportasi di kawasan pedalaman membutuhkan perhatian lebih. Kecamatan Petak Malai berada cukup jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Katingan, dengan ibu kota kecamatan di Tumbang Baraoi berjarak sekitar 230 kilometer dari Kasongan berdasarkan data pemerintah daerah.
“Jarak yang jauh tentu membuat keberadaan infrastruktur penghubung menjadi sangat penting. Jalan dan jembatan bukan hanya mempermudah mobilitas, tetapi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari,” jelasnya.
Bagi pelajar di Tumbang Tangoi, perjalanan menggunakan perahu untuk menyeberangi sungai menjadi bagian dari rutinitas menuju tempat belajar. Situasi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki keterkaitan langsung dengan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang layak dan mudah diakses.
“Jangan sampai kondisi geografis menjadi hambatan bagi anak-anak di pedalaman untuk mendapatkan pendidikan. Pemerintah perlu melihat kebutuhan berdasarkan kondisi riil yang dihadapi masyarakat,” tegas Bryan.
Ia juga mendorong pemetaan yang lebih terperinci terhadap kebutuhan pembangunan jalan dan jembatan di desa-desa terpencil. Pemetaan tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki gambaran mengenai lokasi yang membutuhkan penanganan segera, termasuk kawasan yang akses pendidikannya masih bergantung pada jalur sungai.
“Pembangunan jalan dan jembatan juga akan berdampak pada distribusi kebutuhan pokok, pelayanan pemerintahan, serta kegiatan ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerataan infrastruktur harus menyentuh desa-desa yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses,” tandas Bryan. (Red/Adv)
