
Penulis : Anggra Dwinivo
WACANA penerbitan Rupiah Digital oleh Bank Indonesia (BI) terus bergulir, memicu perdebatan sengit di kalangan ekonom, pengamat, dan masyarakat. Di satu sisi, digitalisasi mata uang nasional ini dipandang sebagai inovasi untuk meningkatkan efisiensi transaksi, inklusi keuangan, dan daya saing ekonomi. Namun, di sisi lain, muncul kekhawatiran akan potensi risiko yang dapat mengancam kedaulatan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan Indonesia.
Salah satu risiko utama adalah potensi terganggunya stabilitas sistem perbankan. Jika masyarakat berbondong-bondong menarik dana dari bank konvensional dan mengalihkannya ke Rupiah Digital, hal ini dapat menyebabkan bank run dan krisis likuiditas. Selain itu, Rupiah Digital yang terpusat di BI berpotensi menciptakan monopoli dalam sistem pembayaran, mematikan inovasi sektor swasta, dan meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan.
Dari sisi keamanan, digitalisasi mata uang juga membuka celah terhadap ancaman siber yang lebih kompleks. Serangan peretas dapat melumpuhkan sistem pembayaran nasional, mencuri data sensitif, dan mengganggu stabilitas ekonomi. Selain itu, privasi pengguna juga menjadi taruhan, karena setiap transaksi Rupiah Digital dapat dilacak dan diawasi oleh otoritas.
Lebih jauh, Rupiah Digital berpotensi memperlebar jurang digital antara masyarakat perkotaan yang melek teknologi dan masyarakat pedesaan yang masih gagap digital. Tanpa infrastruktur dan literasi digital yang memadai, kelompok masyarakat rentan ini dapat semakin terpinggirkan dari akses layanan keuangan.
Oleh karena itu, sebelum melangkah lebih jauh, BI perlu melakukan kajian mendalam dan komprehensif terkait dampak Rupiah Digital terhadap berbagai aspek ekonomi, sosial, dan keamanan. Sosialisasi dan edukasi publik juga menjadi kunci untuk memastikan masyarakat memahami manfaat dan risiko dari inovasi ini.
Selain itu, perlu ada regulasi yang kuat dan transparan untuk melindungi data pribadi pengguna, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan persaingan yang sehat dalam sistem pembayaran. Keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan Rupiah Digital juga penting untuk mendorong inovasi dan efisiensi.
Rupiah Digital bukanlah sekadar transformasi teknologi, melainkan sebuah perubahan paradigma dalam sistem keuangan nasional. Keputusan untuk mengadopsinya harus didasarkan pada pertimbangan matang dan komprehensif, dengan mengedepankan kepentingan rakyat dan kedaulatan ekonomi Indonesia.