FOTO Ist.: Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Lohing Simon
PALANGKARAYA – Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Lohing Simon, meminta pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Kalteng. Menurutnya, penurunan alokasi anggaran berpotensi memperlambat peningkatan kualitas jalan, menghambat konektivitas antardaerah, serta memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai wilayah.
“Ruas jalan berstatus jalan nasional merupakan tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), khususnya Direktorat Jenderal Bina Marga,” kata Lohing baru-baru ini.
Lohing menjelaskan, alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan dan perbaikan jalan di Kalimantan Tengah dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan cukup signifikan. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan tersendiri bagi daerah yang memiliki wilayah luas dan membutuhkan dukungan infrastruktur untuk memperkuat konektivitas serta pemerataan pembangunan.
“Sebelum tahun 2025, rata-rata dana dari pusat untuk jalan di Kalteng bisa mencapai Rp1 triliun. Sekarang jumlahnya turun drastis hingga tidak sampai 30 persen dari sebelumnya,” ujarnya.
Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, kondisi geografis Kalimantan Tengah menjadi alasan penting agar dukungan anggaran infrastruktur tetap memadai. Wilayah Kalteng yang luas, dengan karakter kawasan hutan, lahan gambut, serta sejumlah daerah yang sulit dijangkau, membutuhkan biaya pembangunan dan pemeliharaan jalan yang tidak sedikit.
“Dengan wilayah yang begitu luas dan karakter tanah yang sulit, kalau dana turun, tentu perbaikan jalan menjadi tidak maksimal,” jelasnya.
Ia menilai keterbatasan anggaran dapat menyebabkan penanganan sejumlah ruas jalan berjalan lebih lambat. Bahkan, kondisi tersebut berpotensi membuat kerusakan jalan berlangsung dalam waktu panjang apabila tidak diimbangi dengan program pemeliharaan dan perbaikan yang berkelanjutan.
“Banyak ruas jalan akhirnya tetap rusak bertahun-tahun. Ini harus menjadi perhatian pemerintah pusat,” katanya.
Lohing menambahkan, persoalan jalan tidak hanya berkaitan dengan kelancaran mobilitas masyarakat. Kondisi infrastruktur juga berpengaruh terhadap distribusi barang, aktivitas perdagangan, pemasaran hasil pertanian, serta akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan publik.
“Kalau jalan rusak, biaya logistik naik, hasil pertanian sulit keluar, dan harga barang kebutuhan masyarakat ikut meningkat,” tegasnya.
Karena itu, Komisi IV DPRD Kalteng meminta pemerintah pusat, khususnya Kementerian PUPR, melakukan evaluasi terhadap kebijakan penganggaran pembangunan infrastruktur jalan di daerah. DPRD berharap alokasi anggaran untuk Kalteng dapat kembali ditingkatkan sehingga pembangunan dan pemeliharaan jalan dapat dilakukan secara lebih optimal serta menjangkau wilayah yang membutuhkan.
“Kami akan terus mendorong agar pusat meninjau ulang kebijakan ini. Kalteng punya potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan dan energi nasional,” tutup Lohing. (Red/Adv)
