FOTO Ist.: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S Dohong
PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) berharap adanya peningkatan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2027. Tambahan dukungan fiskal tersebut dinilai penting untuk memperluas ruang anggaran daerah dalam mempercepat pembangunan, terutama infrastruktur jalan yang masih membutuhkan penanganan di sejumlah wilayah.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong, mengatakan kebutuhan pembangunan infrastruktur di Bumi Tambun Bungai masih sangat besar. Luas wilayah dan kondisi geografis Kalteng membuat pembangunan sekaligus pemeliharaan infrastruktur membutuhkan pembiayaan yang memadai, sehingga dukungan dari pemerintah pusat tetap menjadi salah satu faktor penting dalam memenuhi kebutuhan tersebut.
“Di tahun 2027 itu ada peningkatan dana transfer dari pusat. Daerah sangat banyak sekali membutuhkan penanganan infrastruktur,” ujar Arton, baru-baru ini.
Menurutnya, kebutuhan penanganan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan ruas jalan yang mengalami kerusakan, tetapi juga akses yang hingga kini belum mendapatkan pembangunan secara optimal. Bahkan, masih terdapat sejumlah jalan yang kondisinya berupa tanah sehingga membutuhkan pengerasan atau pemberian material agregat sebelum dapat ditingkatkan menjadi jalan beraspal.
“Ada beberapa ruas jalan yang sudah rusak, kemudian ada yang masih belum tertangani dengan baik, ada yang masih tanah. Jalan ini kan masih ada yang tanah, belum diaspal, belum dikasih pengerasan atau agregat,” katanya.
Arton menilai keberadaan infrastruktur jalan yang memadai memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Konektivitas yang baik dapat membuka akses antardaerah, memperlancar distribusi barang dan hasil produksi, serta memudahkan mobilitas masyarakat dari satu wilayah menuju wilayah lainnya.
“Nah dengan demikian kita harapkan pemerintah pusat bisa memahami betul tentang kebutuhan di daerah. Pembangunan kan harus merata,” tegasnya.
Ia menambahkan, Kalteng juga memiliki kontribusi terhadap perekonomian nasional melalui berbagai potensi sumber daya yang dimiliki. Karena itu, DPRD Kalteng berharap terdapat keseimbangan antara kontribusi daerah terhadap negara dengan dukungan pembiayaan pembangunan yang diterima pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Masa iya kita ini daerah yang juga penghasil tapi kita juga kan tidak banyak mendapat support dari pemerintah pusat. Yang kita harapkan ada perimbangan,” ungkapnya.
Arton menyebut keterbatasan kemampuan fiskal daerah masih menjadi tantangan dalam meningkatkan porsi belanja pembangunan. Pendapatan asli daerah dinilai belum cukup untuk menopang seluruh kebutuhan, sementara pemerintah daerah juga harus mengalokasikan anggaran untuk belanja pegawai dan kebutuhan lainnya.
“Kalau kita hanya berharap dari potensi pendapatan asli daerah kita juga masih belum apa-apa. Habis untuk belanja pegawai saja. Mana untuk belanja modal, mana untuk belanja lain-lain,” lanjutnya.
Menurut Arton, tambahan dukungan anggaran dari pemerintah pusat pada 2027 diharapkan dapat memperkuat kemampuan Kalteng dalam membiayai pembangunan. Dukungan tersebut, antara lain, diharapkan melalui Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta skema transfer lainnya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
“Kita harapkan, mohon doa dari seluruh masyarakat Kalteng, ke depan di tahun 2027 itu ada penambahan anggaran yang support dari pemerintah pusat, terutama dari DBH, dana bagi hasil maupun dari DAK dan lain sebagainya,” tandas Arton. (Red/Adv)
