FOTO Ist.: Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah Yohanes Freddy Ering
PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Yohanes Freddy Ering, menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tata kelola yang baik dinilai menjadi kunci agar setiap penerimaan daerah dapat dimanfaatkan secara efektif untuk membiayai pembangunan dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Freddy Ering mengatakan PAD merupakan salah satu sumber pembiayaan penting dalam menopang berbagai program pembangunan daerah. Karena itu, setiap penerimaan harus dikelola secara terbuka, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga masyarakat mengetahui arah pemanfaatan anggaran yang bersumber dari pendapatan daerah.
“PAD harus dikelola secara terbuka dan akuntabel. Dengan begitu, masyarakat bisa melihat secara nyata hasil dari PAD yang mereka bayarkan,” kata Freddy, belum lama ini.
Menurut legislator dari PDI Perjuangan tersebut, peningkatan PAD perlu terus dilakukan seiring dengan semakin besarnya kebutuhan pembangunan di Kalimantan Tengah. Namun, upaya tersebut tidak semestinya hanya berorientasi pada pencapaian target pendapatan, melainkan harus disertai tata kelola yang mampu menjamin penggunaan anggaran sesuai kepentingan masyarakat.
“Peningkatan PAD harus dibarengi dengan pengelolaan yang baik. Jangan hanya mengejar besarnya penerimaan, tetapi manfaatnya juga harus dapat dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Freddy menjelaskan Kalteng memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan untuk memperkuat penerimaan daerah, antara lain sektor pariwisata, investasi, dan pengelolaan sumber daya alam. Potensi tersebut perlu dikelola secara serius dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat serta keberlanjutan pembangunan.
“Kami mendorong pemerintah daerah untuk melibatkan akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat dalam menyusun program peningkatan PAD. Dengan kolaborasi, program akan lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan,” imbuhnya.
Ia menilai keterlibatan berbagai pihak dapat membantu pemerintah daerah menemukan sumber-sumber pendapatan baru yang selama ini belum tergarap secara optimal. Selain memperluas basis penerimaan, kolaborasi juga dapat menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif karena disusun berdasarkan masukan dari berbagai kelompok yang memahami kondisi daerah.
“Transparansi juga harus berjalan dalam setiap inovasi peningkatan PAD. Masyarakat perlu mengetahui arah kebijakan serta manfaat yang dihasilkan dari program tersebut,” katanya.
DPRD Kalteng, lanjut Freddy, siap mendukung langkah pemerintah provinsi dalam menggali dan mengembangkan berbagai sumber PAD potensial. Dukungan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah agar kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan tidak terlalu bergantung pada sumber pendanaan dari luar daerah.
“Jika inovasi dan transparansi berjalan seiring, penerimaan daerah dapat meningkat dan manfaatnya akan semakin dirasakan masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan di Kalimantan Tengah,” tandas Freddy. (Red/Adv)
