FOTO Ist.: Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Hero Harapanno Mandouw
PALANGKARAYA – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Hero Harapanno Mandouw, menilai upaya penanggulangan kemiskinan di daerah masih menghadapi tantangan, terutama dalam mewujudkan pemerataan pembangunan antarwilayah. Menurutnya, capaian penurunan kemiskinan perlu didukung pembangunan yang tidak hanya berfokus pada kawasan perkotaan, tetapi juga memperkuat potensi ekonomi masyarakat di pedesaan.
“Data Badan Pusat Statistik menunjukkan angka kemiskinan di Kalimantan Tengah sejak 2021 hingga 2025 masih di kisaran 5 persen lebih. Artinya, belum ada penurunan signifikan meski berbagai program telah dijalankan,” kata Hero baru-baru ini.
Hero mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu menyusun kebijakan yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi secara lebih merata agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah.
“Kalau hanya fokus membangun di kota besar, masyarakat di pedesaan akan terus tertinggal,” ujarnya.
Menurut anggota Komisi III DPRD Kalteng tersebut, kawasan pedesaan memiliki potensi ekonomi yang cukup besar apabila mendapatkan dukungan pembangunan yang tepat sasaran. Sektor pertanian, perikanan, dan usaha kecil dinilai dapat menjadi penggerak ekonomi lokal sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat apabila didukung infrastruktur, pembinaan, dan kebijakan yang berkelanjutan.
“Program pemberdayaan berbasis potensi lokal harus menjadi prioritas. Jangan hanya menyalurkan bantuan sosial, tetapi juga harus menciptakan peluang agar masyarakat bisa mandiri,” jelasnya.
Hero menegaskan, pemerataan pembangunan perlu diikuti dengan keseimbangan alokasi anggaran dan program antardaerah. Distribusi pembangunan yang lebih proporsional dinilai dapat memperluas akses masyarakat terhadap infrastruktur, fasilitas ekonomi, serta berbagai pelayanan dasar yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup.
“Pembangunan harus diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di berbagai daerah di Kalimantan Tengah,” katanya.
Selain pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi lokal, Hero menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam strategi pengentasan kemiskinan. Pendidikan vokasi dan pelatihan kerja dinilai dapat membekali masyarakat dengan keterampilan yang sesuai dengan potensi serta kebutuhan ekonomi di wilayah masing-masing.
“Peran masyarakat, dunia usaha, dan lembaga sosial harus digerakkan bersama. Pengentasan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kerja kolektif semua pihak,” katanya.
Ia menilai target penurunan angka kemiskinan yang tercantum dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2026, yakni berada pada kisaran 4,31 hingga 4,89 persen, dapat dicapai apabila pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor. Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan program juga diperlukan agar berbagai kebijakan yang disusun dapat lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Langkah nyata dan berkesinambungan menjadi kunci utama. Jika pemerataan pembangunan terwujud, maka kesejahteraan masyarakat Kalteng bisa meningkat secara menyeluruh,” tutup Hero. (Red/Adv)
